pandidikan kewarganegaraan

BAB VIII

WAWASAN NUSANTARA

A. PENGERTIAN WAWASAN NUSANTARA

1. Secara etimologis, wawasan nusantara berasal dari kata wawasandan nusantara.

Wawas(bhs. Jawa)  mawas= pandangan, tinjauan, penglihatan indrawi.

Wawasan= cara pandang, cara melihat.

Nusa= pulau atau kesatuan kepulauan.

Antara= letak antara dua unsur (benua dan samudra) Asia dan Australia,

serta Hindia dan Fasifik).

Nusantara= Indonesia.

2.  Secara terminologis, menurut  Wan Usman(dalam  Sumarsonoet.al., 2000) :

Wawasan Nusantaraadalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan

tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang

beragam.

3.  Menurut Kelompok Kerja Lemhanas (Lembaga Pertahanan Nasional) 1999 :

Wawasan Nusantaraadalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai

diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan

mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam

menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk

mencapai tujuan nasional.

4.  Menurut GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) 1998 :  Wawasan Nusantara

adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkung-annya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan

wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara.

Srijanti(2009:134), menyebut Wawasan Nusantara sama dengan pengertianGeo-politik, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkung-

annya yang berwujud negara kepulauan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

B.  LATAR BELAKANG KONSEPSI WAWASAN NUSANTARA

Latar belakang atau faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya konsepsi

wawasan nusantara (wasantara) adalah : Aspek historis, aspek geografis dan sosial-

budaya, serta aspek geopolitis dan kepentingan nasional.

1.  Aspek Historis :

Bangsa Indonesia menginginkan menjadi bangsa yang bersatu dengan wilayah

yang utuh, karena :

a.  Pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah;

b.  Pernah memiliki wilayah yang terpisah-pisah.

Wilayah Indonesia adalah wilayah bekas jajahan Belanda atau Hindia  Belanda

yang berbentuk kepulauan yang terpisah oleh laut bebas. Berdasarkan Ordo-nansi 1939 (Territoriale Zee en Maritime Kringen), batas teritorial adalah tiga

mil, dan di luar itu adalah perairan bebas. Berdasarkan  Deklarasi  Perdana

Menteri Djuandatanggal 13 Desember 1957, yang dinyatakan sebagai peng-ganti Ordonansi 1939, batas teritorial laut Indonesia berubah menjadi 12 mil,

dengan tujuan :

a.  Perwujudan bentuk wilayah negara Indonesia yang utuh dan bulat;

b.  Penentuan batas wilayah negara Indonesia disesuaikan dengan asas negara

kepulauan;

c.  Pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan

dan keamanan negara Indonesia.

Deklarasi Djuandadikukuhkan dengan Undang-Undang No. 4/Prp Tahun 1960

tentang Perairan Indonesia, yang berisi :

a.  Perairan Indonesia adalah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman

Indonesia;

b.  Laut wilayah Indonesia adalah jalur laut 12 mil;

c.  Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi

dalam garis dasar.

Deklarasi Juanda yang dikukuhkan dengan UU No. 4/Prp Tahun 1960 dimak-

sud melahirkan konsepsi wasantara, di mana laut tidak lagi sebagai pemisah,

akan tetapi sebagai penghubung wasantara yang dibangun dari konsepsi kewila-yahan. Dari perjuangan panjang pada forum dunia internasional, akhirnya

Konferensi PBB tanggal 30 April 1982 menerima ”The United Nation Conven-tion on The Law of The Sea” (UNCLOS), sehingga negara Indonesia diakui

sebagai negara kepulauan (archipelago state). Kemudian UNCLOS tersebut

diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985.

Tahun 1969 Indonesia mengeluarkan deklarasi tentang batas landas kontinental,

yang intinya :

a.  Kekayaan alam di landas kontinental adalah milik negara bersangkutan;

b.  Batas landas kontinen yang terletak di antara dua negara adalah garis

tengahnya.

Deklarasi 1969 tersebut dikukuhkan dengan UU No. 1 Tahun 1973 tentang Lan-das Kotinen Indonesia. Kemudian tahun 1980 Indonesia mengeluarkan pengu-muman tentang  Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang intinya :

a.  Lebar ZEE Indonesia 200 mil diukur dari garis pangkal laut wilayah

Indonesia;

b.  Hak berdaulat untuk menguasasi kekayaan sumber alam di ZEE;

c.  Lautan di ZEE tetap merupakan lautan bebas untuk pelayaran internasional.

Setelah ZEE diterima oleh  Konferensi Hukum Laut Internasionaldi Jamaika

tahun 1982, kemudian dikukuhkan dengan UU No. 5 Tahun 1983.

2. Aspek Geografis dan Sosial-Budaya :

Dari aspek geografis dan sosial budaya, Indonesia adalah negara dengan wilayah

dan posisi yang unik serta bangsa yang heterogen. Keunikan wilayah dan hetero-genitas bangsa tersebut antara lain :

a.  Indonesia bercirikan negara kepulauan dengan jumlah lk. 17.508 pulau;

b.  Luas wilayahnya 5.192 juta km2, (daratan 2.027 juta km2 + lautan 3.166 juta

km2). Atau 2/3 nya lautan/perairan;

c.  Jarak utara-selatan 1.888 juta km, dan timur-barat 5.110 km;

d.  Posisi silang karena terletak di antara dua benua (Asia-Australia) dan dua

samudra (Hindia dan Fasifik);

e.  Terletak pada garis khatulistiwa, karenanya beriklim tropis dengan dua

musim;

f.  Terletak pada pertemuan dua jalur pegunungan, yaitu mediterania dan sirkum

fasifik;

g.  Berada pada derajat 6 lintang utara – 11 lintang selatan, dan 95 – 141 bujur

timur;

h.  Daerah yang subur dan  habitable(dapat dihuni);

i.  Kaya akan flora dan fauna serta sumber daya alam;

j.  Memiliki etnik yang sangat banyak, sehingga kebudayaannya beragam;

k.  Memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, sekarang ini lk. 235 juta jiwa.

Keunikan-keunikan tersebut di atas membuka dua peluang. Secara  positifdapat

dijadikan modal memperkuat bangsa menuju cita-cita, tetapi secara negatifmudah

menimbulkan perpecahan serta infiltrasi pihak luar. Peluang ke arah gerak sentri-pugal(memecah), perlu ditanggulangi, dan gerak ke arah  sentripetal(menyatu)

perlu diupayakan dan dipelihara terus-menerus. Salah satu konsepsinya,  ya

wasantara!

3. Aspek Geopolitis dan Kepentingan Nasional :

Istilah geopolitik pertama kali dikemukakan oleh  Frederich Ratzel  sebagai ilmu

bumi politik, yaitu bahwa politik suatu negara dipengaruhi oleh konstelasi wilayah

geografisnya. Untuk mewujudkan tujuan nasional, kebijakan yang ditempuh juga

dengan mempertimbangkan aspek geografi. Ajaran tentang geopolitik ini dikemu-kakan juga oleh ahli lain walaupun dengan penekanan yang berbeda.

Rudolf Kjellenmisalnya berpendapat bahwa negara adalah suatu organisme yang

dianggap sebagai prinsip dasar, yang esensinya bahwa negara sebagai  satuan

biologis, suatu organisme hidupyang juga memiliki intelektual. Untuk mencapai

tujuan negara, hanya dimungkinkan dengan jalan memperoleh  ruangyang cukup

luas agar memungkinkan pengembangan secara bebas kemampuan dan kekuatan

rakyatnya.  Karl Haushofermerumuskan bahwa geopolitik adalah doktrin negara

yang menitikberatkan pada soal-soal  strategi perbatasan, mengharuskan

pembagian baru dari kekayaan alam di dunia, dan geopolitik adalah landasan

ilmiah bagi tindakan politik dalam perjuangan kelangsungan hidup untuk men-dapatkan  ruanghidupnya.  Sir Halford Mackindermenganut  konsep kekuatan,

dan mencetuskan  wawasan benua, yaitu konsep  kekuatan di darat. Ajarannya

menyatakan, barang siapa dapat menguasai daerah jantungakan dapat menguasai

pulau dunia, dan barang siapa dapat menguasai pulau dunia akhirnya  dapat

menguasasi dunia. Sementara  Sir Walter Raleighdan  Alfred Thyer Mahan

mempunyai gagasan  wawasan bahari, yaitu  kekuatan di lautan, sehingga

ajarannya menyatakan  barang siapa menguasai lautanakan  menguasasi

perdagangan, dan menguasasi perdagangan berarti  menguasasi kekayaan dunia

yang pada akhirnya  menguasasi dunia. Dalam pada itu empat ahli lainnya,  W.

Mitchel,  A. Saversky,  Giulio Dauhetdan  John F.C. Fullermenyatakan yang

paling menentukan adalah  kekuatan di udara, sehingga melahirkan  wawasan

dirgantara. Menurut mereka kekuatan di udara mempunyai  daya tangkis

terhadap ancaman yang dapat diandalkan, dan dapat melumpuhkan kekuatan

lawan dengan penghancuran di kandang lawan itu sendiri agar tidak mampu lagi

bergerak menyerang. Kita cermati di antara pendapat tersebutada yang bersifat

ekspansionisme(memperluas wilayah dengan ekspansi).

Di Indonesia, orang yang pertama kali mengaitkan geopolitik dengan bangsa ada-

lah  Ir. Soekarno pada pidato di depan sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 : ”.....

Maka manakah yang dinamakan tanah tumpah darah kita? Menurut geopolitik,

maka Indonesialah tanah air kita. Indonesia yang bulat, bukan Jawa saja, bukan

Sumatra saja, atau Borneo saja atau Selebes saja, atau Ambon saja, atau Maluku

saja, tetapi segenap kepulauan yang ditunjuk oleh Allah Swt. menjadi satu

kesatuan antara dua benua dan dua samudra, itulah Tanah Air Kita!”

Kesatuan antara bangsa Indonesia dengan wilayah tanah air kita itulah yang mem-bentuk semangat dan wawasan kebangsaan, yaitu sebagai bangsa yang bersatu.

Rasa kebangsaan Indonesia dibentuk oleh adanya kesatuan nasib, jiwa untuk

bersatu, dan kehendak untuk bersatu, serta adanya kesatuan wilayah yang sebe-lumnya bernama nusantara.

Jadi, konsepsi wasantara dibangun atas geopolitik bangsa Indonesia. Bangsa

Indonesia memiliki pandangan sendiri mengenai wilayah yang dikaitkan dengan

politik/kekuasaan. Wasantara sebagai wawasan nasional dibentuk dan dijiwai

oleh faham kekuasaan dan geopolitik bangsa Indonesia. Dengan kata lain wasan-tara adalah penerapan teori geopolitik dari bangsa Indonesia. Namun  tentu saja

Indonesia tidak mempunyai pemikiran untuk ekspansi dengan menyerang wilayah

negara lain. Salah satu misi sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD

1945, tegas adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkankemer-dekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, yang pelaksanaannya melalui

politik luar negeri yang bebas aktif.

C. HAKIKAT, KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN WASANTARA

1.  Hakikat Wawasan Nusantara :

Hakikat wasantara adalah keutuhan bangsa dan kesatuan wilayah nasional, atau

persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam pengertian ini wasantara

diwujudkan dengan pernyataan kepulauan nusantara sebagai kesatuan politik,

kesatuan ekonomi, kesatuan sosial-budaya, dan kesatuan pertahanan keamanan.

Lebih jelasnya, hakikat wasantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah

Indonesia. Hal ini mencakup :

a.  Perwujudan kepulauan nusantara sebagai  satu kesatuan politik, meliputi

masalah-masalah :

(1)  Kewilayahan nasional;

(2)  Persatuan dan kesatuan bangsa dalam mencapai cita-cita nasional;

(3)  Kesatuan falsafah dan ideologi negara;

(4)  Kesatuan hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional.

b.  Perwujudan kepulauan nusantara sebagai  satu kesatuan ekonomi, meliputi

masalah-masalah :

(1)  Kepemilikan bersama kekayaan efektif maupun potensial wilayah

nusantara;

(2)  Pemerataan hasil pemanfaatan kekayaan wilayah nusantara;

(3)  Keserasian dan keseimbangan tingkat pengembangan ekonomi di seluruh

daerah tanpa meninggalkan ciri-ciri khas daerah.

c. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial-budaya, meli-

puti masalah-masalah :

(1)  Pemerataan, keseimbangan, dan persamaan dalam kemajuan masyarakat,

serta adanya keselarasan kehidupan sesuai dengan kemajuan bangsa;

(2)  Mempersatukan corak ragam budaya yang ada sebagai kekayaan

nasional (budaya bangsa).

d. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai  satu kesatuan pertahanan keaman-an, meliputi masalah-masalah :

(1) Persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara dalam rangka

membela bangsa dan negara;

(2) Ancaman terhadap satu pulau atau daerah, dianggap sebagai ancaman

terhadap seluruh bangsa dan negara.

Konsepsi wasantara tersebut di atas dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Ketetapan-ketetapan (Tap) MPR mengenai GBHN  (19-73, 1978, 1983, 1988, 1993, 1998). Karena sekarang tidak ada lagi GBHN,

yaitu setelah amandemen UUD 1945, maka kemudian diakomodasi dalam Per-aturan Presiden (Perpres), yaitu Prepres No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009, kemudi-an diganti dengan Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN tahun 2009-2014.

2. Kedudukan Wawasan Nusantara :

Wasantara berkedudukan sebagai visi bangsa, yaitu keadaan masa depan bangsa

dan wilayah Indonesia yang utuh yang diinginkan. Kedudukan wasantara

sebagai konsepsi dan paradigma ketatanegaraan RI dapat dilihat pada bagan di

bawah ini.

PANCASILA Landasan Ideal

UUD 1945Landasan Konstitusional

WASANTARALandasan Visional

TANNAS  Landasan Konsepsional

DOKUMEN RENBANG  Landasan Operasional

Pembangunan Nasional

Sumber : Dwi Winarno, 2006.

3. Fungsi, Tujuan, Manfaat, dan Implikasi Wawasan Nusantara :

a.  Fungsi Wasantara:

Sebagai pedoman, motivasi, serta rambu-rambu dalam menentukan segala

kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di

tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b.  Tujuan Wasantara :

Terwujudnya nasionalisme yang tinggi dalam segala aspek kehidupan rakyat

Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepen-tingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah.

c.  Manfaat Wasantara :

(1)  Diterima dan diakuinya konsepsi wasantara di forum internasional, yaitu

asas negara kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional

1982;

(2)  Pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia, yaitu yang asalnya hanya 2

juta km2 berdasarkan Ordonansi 1939, menjadi 5 juta km2 sebagai satu

kesatuan wilayah. Tepatnya dengan wasantara luas wilayah Indonesia

menjadi : Luas daratan 2.027.087 km2; luas laut 3.166.163 km2 (ter-masuk luas landas kontinental 2.200.000 km20, luas ZEE 1.577.300 mil

persegi.

(3)  Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup yang memberikan potensi

sumber daya alam yang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat;

(4)  Menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah nusantara yang

perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia;

(5)  Menjadi salah satu sarana integrasi nasional yang tercermin dalam

”Bhinneka Tunggal Ika.”

d.  Implikasi :

Implikasi atau persoalan yang mungkin timbul :

(1)  Penarikan garis batas/wilayah Indonesia dengan negara lain, yaitu darat,

laut, dan udara. Misalnya dengan Malaysia mengenai Pulau Sipadan,

Ligitan, dan kasus Ambalat. Dengan Australia mengenai pulau-pulau ke-cil di sekitar Kepulauan Roti NTT;

(2)  Masuknya pihak luar ke dalam wilayah yuridiksi Indonesia yang tidak

terawasi, misalnya kasus masuknya kapal penangkap ikan asing, perom-pakan, juga keluarnya nelayan Indonesia ke wilayah negara tetangga;

(3)  Sentimen kedaerahan yang pada suatu saat dapat berkembang menjadi

konflik yang melemahkan pembangunan berwasantara. Misalnya suatu

daerah tertutup bagi pendatang, penolakan program transmigrasi oleh

penduduk lokal, pejabat publik harus putra daerah, dsb.

D. UNSUR DASAR KONSEPSI WAWASAN NUSANTARA

Terdapat tiga unsur dasar wasantara : Wadah (contour), isi (content), dan tata laku

(conduct).

1.  Sebagai Wadah(Contour), tiada lain adalah wadah kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara, meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki

kekayaan alam dan penduduk dengan aneka ragam budaya. NKRI memiliki

organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan

dalam wujud  supra struktur politik, sementara wadah dalam kehidupan

bermasyarakat adalah berbagai lembaga dalam wujud  infra struktur politik.

2.  Sebagai Isi(Content), adalah aspirasi bangsa yang berkembang dan cita-cita

serta tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Isi  ini

menyangkut :

a.  Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita dan tujuan nasional;

b.  Persatuan dan kesatuan dalam kebhinnekaan yang meliputi semua aspek

kehidupan nasional.

3.  Sebagai Tata Laku  (Conduct), merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi,

yang terdiri dari tata laku batiniahdan lahiriah. Tata laku batiniah mencermin-kan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia yang

berlandaskan falsafah Pancasila. Sedangkan tata laku lahiriah tercermin dalam

tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia, yaitu satunya kata dan

karya, keterpaduan antara pembicaraan dan perbuatan. Hal ini diwujudkan dalam

satu sistem manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan, dan pengendalian/pengawasan.

Kedua macam tata laku dimaksud mencerminkan identitas jatidiriatau  kepriba-

dianbangsa Indonesia berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang me-miliki rasa bangga dan cinta kepada bangsa dan tanah air, sehingga menim-bulkan nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional.

E. ASAS DAN ARAH PANDANG WAWASAN NUSANTARA

1.  Asas Wawasan Nusantara :

Asas wasantara adalah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati,

dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk

bangsa Indonesia (suku bangsa atau golongan) terhadap kesepakatan bersama.

Asas dimaksud adalah : Kepentingan yang sama, tujuan yang sama, keadilan,

kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap ikrar atau kesepakatan

bersama demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebhinnekaan.

a.  Kepentingan yang sama  : Dulu merebut kemerdekaan dari penjajah, seka-rang menghadapi ”penjajahan” dalam bentuk alain dari negara asing,

misalnya di bidang ekonomi, adu domba dan pecah belah dengan dalih

HAM, demokrasi, lingkungan hidup, dll.

b.  Tujuan yang sama: Tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih

baik dari keadaan sebelumnya;

c.  Keadilan : Kesesuaian pembagian hasil dengan andil, jerih payah usaha, dan

kegiatan baik orang perorangan, golongan, kelompok, maupun daerah;

d.  Kejujuran  : Keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita serta

ketentuan yang benar biarpun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang

enak didengar;

e.  Solidaritas  : Rasa setiakawan, mau memberi dan berkorban bagi orang lain

tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing;

f.  Kerjasama : Adanya koordinasi dan saling pengertian yang didasarkan atas

kesetaraan sehingga kerja kelompok (kecil, besar) dapat tercapai demi

terciptanya sinergi yang baik;

g.  Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama  : Terhadap NKRI yang dirintis

mulai tahun 1908 (Boedi Oetomo), 1928 (Sumpah Pemuda), dan 17 Agus-

tus 1945 (Proklamasi Kemerdekaan RI).

2. Arah Pandang Wawasan Nusantara :

a.  Ke dalam: Bertujuan menjamin perwujudan persatuan dan kesatuan sege-nap aspek kehidupan nasional, baik alamiah maupun sosial. Bangsa Indo-nesia harus peka dan berupaya mencegah dan mengatasi sedini mungkin

faktor-faktor penyebab disintegrasi bangsa;

b.  Ke luar: Bertujuan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia

yang serba berubah, maupun kehidupan dalam negeri serta dalam melak-sanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan

keadilan sosial, serta kerjasama dan sikap saling hormat-menghormati.

Dalam kehidupan internasional, bangsa Indonesia harus berusaha meng-

amankan kepentingan nasionalnya dalam semua aspek kehidupan (ipoleksos-budhankamag).